Bagaimana Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya bagaimana hubungan antarperaturan perundang-undangan, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 6 tanya jawab mengenai bagaimana hubungan antarperaturan perundang-undangan. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

Apakah hal yang perlu dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antarperaturan perundang-undangan

Pertanyaan: Apakah hal yang perlu dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antarperaturan perundang-undangan seperti materi produk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Jelaskan.​

Jawaban:

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangundangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Identifikasi ketidaksesuaian: Langkah pertama adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian antara peraturan perundangundangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perhatikan dengan seksama isi kedua peraturan tersebut dan temukan bagian yang bertentangan.

2. Prioritaskan peraturan yang lebih tinggi: Setelah mengidentifikasi ketidaksesuaian, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus diberikan prioritas. Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi biasanya memiliki otoritas yang lebih tinggi dan harus diikuti.

3. Analisis dan interpretasi: Lakukan analisis dan interpretasi terhadap peraturan perundangundangan yang bertentangan. Cari pemahaman yang lebih mendalam tentang maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan tersebut.

4. Konsultasikan dengan ahli hukum: Jika diperlukan, konsultasikan masalah ini dengan ahli hukum yang kompeten. Mereka dapat memberikan panduan dan nasihat yang tepat mengenai cara menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut.

5. Ajukan permohonan klarifikasi: Jika ketidaksesuaian masih belum terpecahkan, ajukan permohonan klarifikasi kepada lembaga yang berwenang. Lembaga tersebut dapat memberikan penjelasan resmi mengenai interpretasi yang benar dari peraturan perundangundangan yang bertentangan.

6. Revisi peraturan: Jika diperlukan, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dapat direvisi agar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Proses revisi peraturan harus melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.

Contoh kasus: Misalkan terdapat sebuah peraturan daerah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, namun peraturan nasional memperbolehkannya. Dalam hal ini, peraturan nasional memiliki otoritas yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah harus direvisi agar sesuai dengan peraturan nasional.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa peraturan perundangundangan yang diterapkan konsisten dan sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari kebingungan dalam penerapan peraturan.

Contoh Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan, Antarperaturan di Tingkat Nasional, atau Antara

Pertanyaan: Contoh Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan, Antarperaturan di Tingkat Nasional, atau Antara Nasional dan Daerah​

Jawaban:

Berikut adalah contoh-contoh hubungan antarperaturan perundang-undangan yang melibatkan tingkat nasional dan/atau antara nasional dan daerah:

1. Hubungan antara peraturan perundang-undangan nasional dan daerah: Di banyak negara, ada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (nasional) dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peraturan nasional sering kali menjadi hukum dasar yang berlaku di seluruh negara, sedangkan peraturan daerah lebih spesifik dan berlaku di wilayah tertentu. Contohnya adalah peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kewenangannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan nasional.

2. Hubungan antara peraturan perundang-undangan nasional dan internasional: Di era globalisasi, negara-negara sering kali terlibat dalam kerjasama dan perjanjian internasional. Peraturan dan perundang-undangan nasional dapat dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut. Contohnya adalah pengadopsian Piagam PBB oleh banyak negara yang menjadi landasan bagi banyak peraturan perundang-undangan nasional, termasuk hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Hubungan antara peraturan perundang-undangan di tingkat nasional: Di tingkat nasional, ada banyak peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif. Misalnya, di Amerika Serikat, hubungan antara Undang-Undang Dasar (Constitution), undang-undang federal, peraturan federal, keputusan pengadilan, dan peraturan pemerintah lokal adalah contoh hubungan antara berbagai tingkatan perundang-undangan.

4. Koordinasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah: Dalam banyak negara, ada upaya untuk mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan peraturan daerah agar tidak bertentangan dan saling melengkapi. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, konsultasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, dan harmonisasi peraturan.

Ini hanya beberapa contoh hubungan antarperaturan perundang-undangan yang dapat terjadi antara nasional dan/atau dengan daerah. Hubungan tersebut dapat berbeda tergantung pada sistem perundang-undangan suatu negara dan tingkat otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah.

1.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Pertanyaan: 1.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip peraturan perundang-undangan, yaitu
a. peraturan yang lebih mengesampingkan yang rendah
b. setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda
C. peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum
d. peraturan yang masih berlaku hanya dapat diubah dengan peraturan yang sederajat atau lebih tinggi
e. dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan yang berada di atasnya.

2.Peraturan perundang undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah adalah (kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban)
a. Ketetapan MPR
b. Undang-undang
C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah provinsi

3.Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah mengalami amendemen sebanyak empat rangkaian. Amendemen dilakukan pada tahun (kamu dapat memilih lebih dari dua jawaban)
a. 1945
b. 1998
c. 1999
d. 2000
e. 2001

4.Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia dijelaskan dalam
a. Pancasila
b. UUD NRI Tahun 1945
C. Undang-undang
d. Ketetapan MPR
e. Peraturan pemerintah

5.Sinkronisasi antarperaturan perundang- undangan terdiri atas sinkronisasi vertikal dan horizontal. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi vertikal adalah (kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban)
a. memperhatikan perundang-undangan hierarki peraturan
b. kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan
C. melihat peraturan perundang-undangan yang sederajat
d. peraturan yang lebih tinggi mengabaikan peraturan yang lebih rendah
e. peraturan yang khusus mengabaikan yang umum.

6.Perhatikan isi ketentuan-ketentuan berikut!
1) Dasar negara dan cita-cita negara
2) HAM
3) Ketentuan perubahan
4) Bentuk negara
Produk perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan di atas adalah
a. UUD NRI Tahun 1945
b. Undang-undang
C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang
d. Peraturan pemerintah
e. Peraturan presiden

7.Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam kondisi mendesak adalah
a. UUD NRI Tahun 1945
b. Undang-undang
C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang
d. Peraturan pemerintah
e. Peraturan presiden

8.Peraturan perundang-undangan yang melibatkan presiden dalam proses pembentukannya adalah (kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban)
a. UUD NRI Tahun 1945
b. Undang-undang
C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah provinsi

bantu jawab jangan ngasal. poin mayan lah​

1. Jawaban yang benar adalah C. peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Prinsip ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di mana peraturan yang lebih spesifik atau khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

2. Jawaban yang benar adalah b. Undang-undang dan d. Peraturan presiden. Undang-undang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah. Peraturan presiden juga berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah.

3. Jawaban yang benar adalah b. 1998 dan c. 1999. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengalami amendemen pada tahun 1998 dan 1999.

4. Jawaban yang benar adalah b. UUD NRI Tahun 1945. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945.

5. Jawaban yang benar adalah a. memperhatikan perundang-undangan hierarki peraturan dan d. peraturan yang lebih tinggi mengabaikan peraturan yang lebih rendah. Dalam sinkronisasi vertikal, perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi akan mengabaikan peraturan yang lebih rendah.

6. Jawaban yang benar adalah a. UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 berisi ketentuan-ketentuan dasar negara, cita-cita negara, HAM, ketentuan perubahan, dan bentuk negara.

7. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dikeluarkan dalam kondisi mendesak.

8. Jawaban yang benar adalah b. Undang-undang dan d. Peraturan presiden. Undang-undang melibatkan presiden dalam proses pembentukannya, dan peraturan presiden juga melibatkan presiden dalam proses pembentukannya.

1.Bagaimana para pendiri bangsa merumuskan Konstitusi Republik Indonesia?2.Berikan contoh hubungan

Pertanyaan: 1.Bagaimana para pendiri bangsa merumuskan Konstitusi Republik Indonesia?

2.Berikan contoh hubungan antarperaturan perundang-undangan, antarperaturan di tingkat nasional atau antara nasional dan daerah!
​

Jawaban:

1. Para pendiri negara Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai pada tahun 1945 dengan berdirinya Badan Penyelidikan dan Persiapan Independen Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas merumuskan dasar-dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di Jakarta. Sesi ini membahas berbagai aspek pembentukan negara dan konstitusi, termasuk dasar-dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak asasi manusia. Pada konferensi inilah muncul gagasan untuk mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembahasan, BPUPKI berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia. Selain itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk melanjutkan proses penyusunan konstitusi. PPKI bertemu pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (UUD NRI S) sebagai undang-undang sementara. Namun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI merasa perlu mengubah UUD NRI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang mengatur tentang negara kesatuan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD NRI yang sekarang menjadi UUD Indonesia. Anggaran Dasar NRI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 2002.
2. Hubungan antar peraturan hukum dapat terjadi antara peraturan tingkat nasional atau antara peraturan pusat dan daerah. Contoh hubungan ini adalah:

• Hubungan antar peraturan di tingkat nasional : Di tingkat nasional terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah. Misalnya Undang-undang (UU) merupakan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi di tingkat nasional. Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan berdasarkan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang dan PP.
• Hubungan antara peraturan pusat dan daerah: Prinsip otonomi daerah berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Namun peraturan daerah harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang menyeluruh seperti UU dan PP. Jika terjadi konflik antara peraturan daerah dan nasional, maka peraturan nasional akan berlaku. Contoh spesifik hubungan antara peraturan nasional dan daerah adalah ketika pemerintah daerah mengadopsi peraturan daerah mengenai pajak daerah. Peraturan daerah tersebut harus konsisten dengan peraturan perpajakan yang berlaku di tingkat nasional. Apabila terdapat perbedaan antara peraturan daerah dan undang-undang perpajakan, maka undang-undang perpajakan akan berlaku.

Penjelasan:

1. Pendiri bangsa Indonesia merumuskan Konstitusi Republik Indonesia melalui proses yang melibatkan BPUPKI dan PPKI. Proses ini menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai dasar penyusunan konstitusi dan akhirnya UUD NRI yang menjadi konstitusi Indonesia hingga saat ini.
2. Terdapat hubungan antarperaturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun antara nasional dan daerah. Di tingkat nasional, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Sedangkan antara nasional dan daerah, terdapat prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

• Pada tanggal 22 Juni 1945, para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Piagam Jakarta sebagai dasar penyusunan konstitusi. Proses ini kemudian menghasilkan UUD NRI yang menjadi konstitusi Indonesia hingga saat ini. Selain itu, terdapat hubungan antarperaturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun antara nasional dan daerah yang mengatur hierarki peraturan dan prinsip otonomi daerah.

23. Setiap produk perundang-undangan harus sinkron dan saling melengkapi sehingga

Pertanyaan: 23. Setiap produk perundang-undangan harus sinkron dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang- undangan di Indonesia. Berikut bukan termasuk permasalahan dalam hubungan antarperaturan perundang-undangan adalah ….​

Jawaban:

e. Tidak operasionalnya peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan

Penjelasan:

Salah satu pilihan jawaban yang bukan termasuk permasalahan dalam hubungan antarperaturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

a. Konflik antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah

b. Tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang sejajar

c. Inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi

d. Multitafsir antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan

e. **Tidak operasionalnya peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan**

Jawaban yang benar adalah e. Tidak operasionalnya peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Hal ini bukan termasuk permasalahan dalam hubungan antarperaturan perundang-undangan, melainkan permasalahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Hubungan antarperaturan perundang-undangan berkaitan dengan aspek konsistensi, keselarasan, dan keharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkat atau jenis. Permasalahan dalam hubungan antarperaturan perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, dan hambatan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan sistem hukum nasional.

2. Banyaknya peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakselaran peraturan perundang-undangan. Jelaskan

Pertanyaan: 2. Banyaknya peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakselaran peraturan perundang-undangan. Jelaskan cara pemerintah mengupayakan keselarasan antarperaturan perundang-undangan.​

Banyaknya peraturan perundang-undangan menjadikan munculnya ketidakselarasan peraturan perundang-undangan. Adapun langkah yang ditempuh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keselarasaan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

• Harmonisasi hukum, terlaksana dengan meninjau kembali peraturan yang sekiranya tal selaras atau tumpang tindih.
• Evaluasi dampak, terlaksana dengan mengevaluasi kemanfaatan dari peraturan perundang-undangan, apakah sudah ada keselarasan antara tujuan dan kebutuhan masyarakat.
• Peningkatan kesadaran dan pemahaman yang ditujukan bukan hanya kepada para penegak hukum namun juga kepada masyarakat luas.
• Pendidikan dan pelatihan yang ditujukan bagi para penegak hukum.
• Konsultasi publik dengan melibatkan ahli di luar pemerintahan atau bahkan masyarakat luas.

Pembahasan

Peraturan perundang-undangan seiring berjalnnya waktu semakin bertambah sebab kebutuhan masyarakat memang semakin kompleks dan dinamis. Meski terus bertambah, peraturan perundang-undangan yang terbitkan haruslah tetap selaras satu sama lain, tak boleh saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal. Keselerasan ini terus diupayakan sebab sampai pada titik atasnya yang puncak sumber hukum, semua aturan yang tercakup di bawahnya haruslah sejalan.

Untuk terus mengupayakan hal ini maka pemerintah menempuh banyak cara termasuk harmonisasi dan evaluasi yang dilakukan berkala. Bahkan sering juga kita dengan adanya uji materil terhadap undang-undang untuk memastikan keselarasan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Pelajari Lebih Lanjut

1. Materi tentang uraian nilai nilai pancasila sebagai dasar negara brainly.co.id/tugas/391704
2. Materi tentang pengertian pancasila sebagai dasar negara brainly.co.id/tugas/330724
3. Materi tentang contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila brainly.co.id/tugas/42266568

Detail Jawaban

Kelas    : SMP

Mapel : PPKN

Bab     : –

Kode  : –

#AyoBelajar

#SPJ2

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai bagaimana hubungan antarperaturan perundang-undangan, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti Apakah hal yang, 1.Bagaimana para pendiri, 23. Setiap produk, Contoh Hubungan Antarperaturan, and 1.Undang-Undang Nomor 12.